Nani Wartabone, Pahlawan Nasional dari Gorontalo

Nani Wartabone, (lahir 30 Januari 1907, meninggal 3 Januari 1986), yang dianugerahi gelar "Pahlawan Nasional Indonesia" pada tahun 2003, adalah putra Gorontalo dan tokoh perjuangan dari provinsi yang terletak di Sulawesi Utara itu. Catatan perjuangannya dalam sejarah Indonesia dimulai ketika ia mendirikan dan menjadi sekretaris Jong Gorontalo di Surabaya pada 1923. Lima tahun kemudian, ia menjadi Ketua Partai Nasional Indonesia (PNI) Cabang Gorontalo.

Tiga tahun sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, ia bersama masyarakat setempat terlebih dulu memproklamasikan kemerdekaan Gorontalo, yaitu pada tanggal 23 Januari 1942.

Setelah tentara Sekutu dikalahkan Jepang pada Perang Asia-Pasifik, Belanda merencanakan pembumihangusan Gorontalo yang dimulai pada 28 Desember 1941 dengan mulai membakar gudang-gudang kopra dan minyak di Pabean dan Talumolo.

Nani Wartabone dan rakyat Gorontalo mencoba menghalanginya dengan menangkapi para pejabat Belanda yang masih ada di Gorontalo. Pada 23 Januari, dimulai dari kampung-kampung di pinggiran kota Gorontalo seperti Suwawa, Kabila dan Tamalate, Nani Wartabone dan rakyat Gorontalo bergerak mengepung kota. Pukul lima subuh Komandan Detasemen Veld Politie WC Romer dan beberapa kepala jawatan yang ada di Gorontalo menyerah.

Selesai penangkapan, Nani Wartabone memimpin langsung upacara pengibaran bendera Merah Putih yang diiringi lagu "Indonesia Raya" di halaman Kantor Pos Gorontalo. Peristiwa bersejarah itu berlangsung pada pukul 10, dan Nani Wartabone sebagai inspektur upacaranya.

Di hadapan massa rakyat, ia berpidato: "Pada hari ini, tanggal 23 Januari 1942, kita bangsa Indonesia yang berada di sini sudah merdeka bebas, lepas dan penjajahan bangsa mana pun juga. Bendera kita yaitu Merah Putih, lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya. Pemerintahan Belanda sudah diambil oleh Pemerintah Nasional. Agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban."

Sore harinya, Nani Wartabone memimpin rapat pembentukan Pucuk Pimpinan Pemerintahan Gorontalo (PPPG) yang berfungsi sebagai Badan Perwakilan Rakyat (BPR) dan Nani dipilih sebagai ketuanya.

Empat hari kemudian, Nani Wartabone memobilisasi rakyat dalam sebuah rapat raksasa di Tanah Lapang Besar Gorontalo. Tujuannya adalah mempertahankan kemerdekaan yang sudah diproklamasikan itu dengan risiko apapun.

Sebulan sesudah "Proklamasi Kemerdekaan Nasional" di Gorontalo, tentara Jepang mulai mendarat. Pada 26 Februari sebuah kapal perang Jepang yang bertolak dari Manado berlabuh di pelabuhan Gorontalo. Nani Wartabone menyambut baik bala tentara Jepang ini dengan harapan kehadiran mereka akan menolong PPPG. Ternyata sebaliknya, Jepang justru melarang pengibaran bendera Merah Putih dan menuntut warga Gorontalo bersedia tunduk pada Jepang.

Nani Wartabone menolak permintaan ini. Namun karena tidak kuasa melawan Jepang, ia kemudian memutuskan meninggalkan kota Gorontalo dan kembali ke kampung kelahirannya Suwawa, tanpa ada penyerahan kedaulatan.

Di Suwawa Nani Wartabone mulai hidup sederhana dengan bertani. Rakyat yang berpihak kepada Nani Wartabone akhirnya melakukan mogok massal sehingga Gorontalo bagaikan kota mati. Melihat situasi ini, Jepang melalui kaki tangannya melancarkan fitnah, bahwa Nani Wartabone sedang menghasut rakyat untuk berontak kepada Jepang.

Akibat fitnah itu, Nani Wartabone akhirnya ditangkap pada 30 Desember 1943 dan dibawa ke Manado. Di sini, Nani Wartabone mengalami berbagai siksaan. Salah satu siksaan Jepang yang masih melekat dalam ingatan masyarakat Gorontalo hingga saat ini adalah ketika Nani Wartabone selama sehari semalam ditanam seluruh tubuhnya kecuali bagian kepala di pantai di belakang Kantor Gubernur Sulawesi Utara sekarang. Hampir sehari kepala Nani Wartabone dimainkan ombak dan butir-butir pasir. Nani Wartabone baru dilepaskan Jepang pada 6 Juni 1945, saat tanda-tanda kekalahan Jepang dari Sekutu mulai tampak.

Setelah menyerah kepada Sekutu, Jepang masih tetap menghormati Nani Wartabone sebagai pemimpin rakyat Gorontalo. Ini terbukti dengan penyerahan pemerintahan Gorontalo dari Jepang kepada Nani Wartabone pada tanggal 16 Agustus 1945. Sejak hari itu Sang Saka Merah Putih kembali berkibar di bumi Gorontalo setelah diturunkan Jepang sejak 6 Juni 1942. Anehnya, setelah penyerahan kekuasaan itu, Nani Wartabone dan rakyat Gorontalo tidak mengetahui telah terjadi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Jakarta keesokan harinya. Mereka baru mengetahuinya pada 28 Agustus 1945.

Untuk memperkuat pemerintahan nasional di Gorontalo yang baru saja diambil alih dari tangan Jepang itu, Nani Wartabone merekrut 500 pemuda untuk dijadikan pasukan keamanan dan pertahanan. Mereka dibekali dengan senjata hasil rampasan dari Jepang dan Belanda. Pasukan ini dilatih sendiri oleh Nani Wartabone, sedangkan lokasi latihannya dipusatkan di Tabuliti, Suwawa. Wilayah ini sangat strategis, berada di atas sebuah bukit yang dilingkari oleh beberapa bukit kecil, dan bisa memantau seluruh kota Gorontalo. Di tempat ini pula, raja-raja Gorontalo zaman dahulu membangun benteng-benteng pertahanan mereka.

Setelah menerima berita proklamasi di Jakarta, pada tanggal 1 September 1945 Nani Wartabone membentuk Dewan Nasional di Gorontalo sebagai badan legislatif untuk mendampingi kepala pemerintahan. Dewan yang beranggotakan 17 orang ini terdiri dari para ulama, tokoh masyarakat dan ketua parpol. G. Maengkom yang pernah menjadi Menteri Kehakiman Rl dan Muhammad Ali yang pernah menjadi Kepala Bea Cukai di Tanjung Priok adalah dua dari 17 orang anggota dewan tersebut.

Sayangnya, keadaan ini tidak berlangsung lama karena Sekutu masuk. Bagi Belanda yang memboncengi Sekutu ketika itu, Nani Wartabone adalah ancaman serius bagi niat mereka untuk kembali menjajah Indonesia, khususnya Gorontalo. Mereka berpura-pura mengundang Nani Wartabone berunding pada 30 November 1945 di sebuah kapal perang Sekutu yang berlabuh di pelabuhan Gorontalo, lalu Belanda menawannya. Nani Wartabone langsung dibawa ke Manado.

Di hadapan Pengadilan Militer Belanda di Manado, Nani Wartabone dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun dengan tuduhan makar pada tanggal 23 Januari 1942. Dari penjara di Manado, Nani Wartabone dibawa ke Morotai yang kemudian dipindahkah ke penjara Cipinang di Jakarta pada bulan Desember 1946. Hanya sebelas hari di Cipinang, Nani kembali dibawa ke penjara di Morotai. Di sini ia kembali mengalami siksaan fisik yang sangat kejam dari tentara pendudukan Belanda. Dari Morotai, ia dikembalikan lagi ke Cipinang, sampai dibebaskan pada tanggal 23 Januari 1949, setelah pengakuan kedaulatan Indonesia.

Tanggal 2 Februari 1950, Nani Wartabone kembali menginjakkan kakinya di Gorontalo, negeri yang diperjuangkan kemerdekaannya. Rakyat dan Dewan Nasional yang berjuang bersamanya menyambut kehadirannya dengan perasaan gembira bercampur haru dan tangis. Kapal Bateku yang membawa Nani Wartabone disambut di tengah laut oleh rakyat Gorontalo. Nani Wartabone kemudian ditandu dari pelabuhan dibawa keliling kota dengan semangat patriotisme.

Rakyat kemudian membaiatnya untuk menjadi kepala pemerintahan kembali. Namun Nani Wartabone menentang bentuk pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS) yang ada pada saat itu. Gorontalo sendiri berada dalam Negara Indonesia Timur. Menurutnya, RIS hanyalah pemerintahan boneka yang diinginkan Belanda agar Indonesia tetap terpecah dan mudah dikuasai lagi.

Nani Wartabone kembali menggerakkan rakyat Gorontalo dalam sebuah rapat raksasa pada tanggal 6 April 1950. Tujuan rapat raksasa ini adalah menolak RIS dan menuntut bergabung dengan NKRI. Peristiwa ini menandakan, bahwa Gorontalo adalah wilayah Indonesia pertama yang menyatakan menolak RIS.

Pada periode ini hingga tahun 1953, Nani Wartabone dipercaya mengemban beberapa jabatan penting, di antaranya kepala pemerintahan di Gorontalo, Penjabat Kepala Daerah Sulawesi Utara, dan anggota DPRD Sulawesi Utara. Selepas itu, Nani Wartabone memilih tinggal di desanya, Suwawa. Di sini ia kembali turun ke sawah dan ladang dan memelihara ternak layaknya petani biasa di daerah terpencil.

Ketenangan hidup Nani Wartabone sebagai petani kembali terusik, ketika PRRI/PERMESTA mengambil alih kekuasaan di Gorontalo setelah Letkol Ventje Sumual dan kawan-kawannya memproklamasikan pemerintahan PRRI/PERMESTA di Manado pada bulan Maret 1957. Jiwa patriotisme Nani Wartabone kembali bergejolak. la kembali memimpin massa rakyat dan pemuda untuk merebut kembali kekuasaan dari PRRI/PERMESTA di Gorontalo dan mengembalikannya ke pemerintahan pusat di Jakarta.

Sayangnya, pasukan Nani Wartabone masih kalah kuat persenjataanya dengan pasukan pemberontak. Oleh karena itu, ia bersama keluarga dan pasukannya terpaksa masuk keluar hutan sekadar menghindar dari sergapan tentara pemberontak. Saat bergerilya inilah, pasukan Nani Wartabone digelari "Pasukan Rimba".

Berbagai cara dilakukan Nani Wartabone agar bisa mendapat bantuan senjata dan pasukan dari Pusat. Baru pada bulan Ramadhan 1958 datang bantuan pasukan tentara dari Batalyon 512 Brawijaya yang dipimpin oleh Kapten Acub Zaenal dan pasukan dari Detasemen 1 Batalyon 715 Hasanuddin yang dipimpin oleh Kapten Piola Isa. Berkat bantuan kedua pasukan dari Jawa Timur dan Sulawesi Selatan inilah, Nani Wartabone berhasil merebut kembali pemerintahan di Gorontalo dari tangan PRRI/PERMESTA pada pertengahan Juni 1958.

Setelah PRRI/PERMESTA dikalahkan di Gorontalo itu, Nani Wartabone kembali dipercaya memangku jabatan-jabatan penting. Misalnya, sebagai Residen Sulawesi Utara di Gorontalo, lalu anggota DPRGR sebagai utusan golongan tani. Setelah peristiwa G30S tahun 1965, Nani Wartabone kembali berdiri di barisan depan rakyat Gorontalo guna mengikis habis akar-akar komunisme di wilayah itu. Nani Wartabone yang pernah menjadi anggota MPRS Rl, anggota Dewan Perancang Nasional dan anggota DPA itu, akhirnya menutup mata bersamaan dengan berkumandangnya azan shalat Jumat pada tanggal 3 Januari 1986, sebagai seorang petani di desa terpencil, Suwawa, Gorontalo.

Pada peringatan Hari Pahlawan 2003, Presiden Megawati Soekarnoputri menyerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Nani Wartabone melalui ahli warisnya yang diwakili oleh salah seorang anak laki-lakinya, Hi Fauzi Wartabone, di Istana Negara, pada tanggal 7 November 2003. Wartabone ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 085/TK/Tahun 2003 tertanggal 6 November 2003.

Untuk mengenang perjuangannya di kota Gorontalo dibangun Tugu Nani Wartabone untuk mengingatkan masyarakat Gorontalo akan peristiwa bersejarah 23 Januari 1942 itu.***


Sumber artikel dan foto: kejayaangorontalo.blogspot.com

10:09 PM | Posted in , | Read More »

Apa yang Didapatkan dari Polemik Yogyakarta?


Salah satu motivasi yang menggerakan laju perkembangan sejarah suatu bangsa adalah motivasi politik. Namun, sejak berdiri sendiri sebagai sebuah disiplin akademis pada abad ke-19, ilmu politik tetap tidak bisa melepaskan diri dari disiplin "induk"-nya, yaitu ilmu ekonomi. Oleh karena itu untuk memahami gejolak politik yang kini terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta, kerangka ekonomi pun sebaiknya tetap digunakan.

Ada rumusan sederhana dalam ilmu politik yang menyatakan bahwa hakikat politik adalah who gets what, how and when. Politik adalah soal siapa yang mendapatkan apa, bagaimana caranya dan kapan. Dalam masalah keistimewaan Yogyakarta, setidaknya pihak-pihak yang bertentangan dapat dipetakan menurut ketiga kerangka tersebut. Hasilnya, kita bisa memilah tiga pihak: rakyat biasa yang menuruti apapun hasil dari kontroversi keistimewaan, pemerintah pusat RI yang berkedudukan di Jakarta, dan pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kontroversi dimulai dengan soal kepemimpinan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang sekaligus merupakan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Siapakah yang berhak memimpin wilayah administratif, kultural dan geografis tersebut? Sebagian besar penduduk Yogyakarta menyatakan dengan tegas: Sultan Hamengkubuwono X. Namun, pemerintah pusat RI, yang ingin konsisten dengan proses demokratisasi sebagai amanat Reformasi 1998, menginginkan bahwa kepala daerah DIY harus dipilih melalui pemilihan kepala daerah sebagaimana yang dipraktekkan di daerah-daerah lain. Rakyat, tentu saja, tidak bisa menolak keputusan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah di DIY maupun pemerintah pusat di Jakarta.

Pemerintah Pusat
Apa yang akan didapat oleh kedua belah pihak yang berseteru? Jika pemerintah pusat berhasil menetapkan RUU Keistimewaan DIY, yang salah satu pasalnya menetapkan bahwa Kepala Daerah DIY harus dipilih melalui mekanisme pemilihan umum, maka pemerintah pusat RI akan berhasil meningkatkan wibawanya baik bagi kelompok penganjur demokrasi di dalam maupun di luar negeri. Namun, pemerintah pusat RI juga akan memiliki kontrol yang lebih besar atas satu-satunya daerah istimewa yang kini tersisa di NKRI tersebut.

Kontrol tersebut dapat berupa kontrol terhadap alokasi anggaran dari APBN bagi DIY dan penarikan berbagai jenis pajak terutama dari pajak yang terkait dengan "industri" pendidikan yang kian marak di DIY. Belum ada pengumuman yang pasti tentang angka ekonomis yang muncul dari interaksi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Yogyakarta. Namun, selain motif ekonomis tersebut, agaknya ada juga motif prevensi politis.

Yogyakarta dikenal sebagai kota pendidikan sehingga di DIY, terutama di Kota Yogyakarta, terdapat banyak golongan pemuda yang aktif dalam kegiatan politik, baik politik praktis maupun politik non-partisan. Sejarah mencatat, hampir semua gerakan penting dalam sejarah Republik Indonesia memiliki kaitan dengan Yogyakarta. Peristiwa politik yang berimbas besar, yaitu Reformasi 1998, diawali oleh demonstrasi-demonstrasi mahasiswa di Yogyakarta. Jauh sebelumnya, ketika Ibukota Jakarta tidak aman bagi pemerintah RI yang baru terbentuk, Yogyakarta menjadi ibukota RI selama 1946-1949.

Terlihat jelas bahwa potensi politis Yogyakarta berubah menjadi pelopor ketika situasi politik nasional telah mencapai titik paling kalut. Oleh karena itu, dengan memiliki kontrol politis atas DIY, pemerintah pusat dapat mengendalikan kekuatan-kekuatan politis eksplosif golongan pemuda (mahasiswa) yang, sekali bangkit, bisa menjadi awal dari perubahan besar-besaran di Jakarta dan seluruh Indonesia. Kontrol berupa alokasi anggaran pembangunan dan produk-produk hukum untuk mengembangkan investasi terutama dalam "industri" pendidikan akan memastikan bahwa bara-bara golongan pemuda tidak menyala menjadi api yang akan merepotkan, jika bukan meruntuhkan, pemerintah pusat di Jakarta.

Pemerintah Daerah
Jika RUU Keistimewaan disahkan menjadi UU, pemerintah daerah tidak akan memiliki wibawa dan legitimasi yang kuat di hadapan penduduk DIY. Pemerintahan baru yang terbentuk dengan mekanisme menurut UU tersebut tidak akan popular di mata masyarakat kecuali bila mampu membuktikan bahwa tunduk kepada pemerintah pusat di Jakarta bisa meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat DIY secara drastis -- hal yang sangat sulit dilakukan mengingat sumber daya ekonomis asli DIY yang terbatas dan besarnya ketergantungan kepada suplai dari luar.

Namun, bila RUU tersebut diubah sehingga Kepala Daerah DIY mengikuti sistem yang telah berlaku sejak bergabungnya kesultanan tersebut ke dalam NKRI pada 1945, yaitu Sultan ditetapkan sebagai Kepala Daerah DIY, maka pemerintah daerah DIY dapat memperoleh kewibawaan walaupun kinerjanya mungkin tidak mengalami peningkatan. Bila Sultan ditetapkan, artinya Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat tetap diakui secara legal konstitusional sebagai sebuah wilayah tersendiri yang istimewa dalam lingkup administratif dan politis NKRI.

Walaupun pemetaan tersebut cukup masuk akal, namun pemetaan tersebut belum menyingkap secara tepat tentang pihak-pihak yang memegang kendali atas kedua pihak yang berseteru. Misalnya, secara sederhana pemerintah pusat RI saat ini berada dalam kendali Kabinet Indonesia Bersatu II yang didominasi oleh partai yang didukung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pertanyaan yang bisa diajukan: apa yang didapatkan oleh Partai Demokrat dan Presiden? Secara sederhana pula, pemerintah daerah DIY jauh lebih plural daripada pemerintah pusat di Jakarta karena tidak ada dominasi mutlak dari partai-partai pemenang pemilu atas keputusan-keputusan politik formal di lembaga-lembaga pemerintahan daerah.

Namun, tentu saja ada pihak-pihak di Yogyakarta yang diuntungkan dan dirugikan oleh penetapan maupun pemilihan kepala daerah. Siapakah mereka, yang memiliki kekuatan untuk menentukan hitam putihnya sejarah Yogyakarta dan Indonesia ke depan, itu?***


Serat Jagat, pembaca sejarah, warga Yogyakarta

6:46 AM | Posted in | Read More »

Sejarah Hari Lahir Pancasila



Setidaknya ada tiga tanggal yang berkaitan dengan hari lahir Pancasila, yaitu tanggal 1 Juni 1945, tanggal 22 Juni 1945 dan tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun demikian, selama masa pemerintahan Presiden Soeharto, hari lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni. Setelah Reformasi 1998, muncul banyak gugatan tentang hari lahir Pancasila yang sebenarnya.

Hingga tahun 2011, masih muncul perdebatan di kalangan anggota MPR RI tentang hari lahir Pancasila yang sebenarnya (Pelita, 24/5/2011). Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Tohari mengungkapkan dasar bagi ketiga tanggal tersebut. Tanggal 1 Juni 1945 adalah tanggal ketika kata "Pancasila" pertama kali diucapkan oleh Ir. Soekarno (saat itu belum diangkat menjadi Presiden RI) pada saat sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Kata "Pancasila" muncul kembali dalam Piagam Jakarta yang bertanggal 22 Juni 1945.

Rumusan yang kemudian dijumpai dalam rumusan final Pancasila yang dikenal oleh warga negara Indonesia juga muncul dalam Mukadimah atau Pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai konsititusi negara RI. Namun di dalam Mukadimah ini tidak terdapat kata "Pancasila". Rumusan di dalam Mukadimah ini juga memiliki perbedaan dengan rumusan yang diajukan oleh Ir. Soekarno pada 1 Juni 1945 dan rumusan yang terdapat dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945.

Ketika Jepang semakin terdesak dalam Perang Dunia II, Pemerintah Pendudukan Bala Tentara Jepang di Jawa melalui Saiko Syikikan Kumakici Harada mengumumkan secara resmi berdirinya BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada 1 Maret 1945. Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat ditunjuk sebagai Ketua. Ir. Soekarno yang saat itu sudah menjadi tokoh pergerakan kemerdekaan terkemuka menyetujui pengangkatan tersebut karena menganggap bahwa dengan menjadi anggota, Ir. Soekarno sendiri akan lebih leluasa bergerak. BPUPKI terdiri dari dua bagian, yaitu Bagian Perundingan yang diketuai oleh Rajiman dan Bagian Tata Usaha yang diketua oleh RP Suroso dengan wakil MR AG Pringgodigdo.

Rumusan Awal: Pancasila 1 Juni 1945
BPUPKI menggelar dua kali sidang. Sidang pertama dibuka pada tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945 di gedung Cuo Sangi In dan pada tanggal 10 - 16 Juli 1945. Sidang pertama menetapkan Dasar Negara Pancasila dan sidang kedua menetapkan rancangan UUD 1945. Dalam sidang pertama, tepatnya pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Mohamad Yamin mengucapkan pidato yang berisi tentang asas-asas yang diperlukan sebagai dasar negara. Pada sidang tanggal 31 Mei, Prof. Dr. Soepomo juga mengungkapkan uraian tentang dasar-dasar negara.

Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mengajukan pemikiran sebagai berikut:

Dasar negara, yakni dasar untuk di atasnya didirikan Indonesia Merdeka, haruslah kokoh kuat sehingga tak mudah digoyahkan. Bahwa dasar negara itu hendaknya jiwa, pikiran-pikiran yang sedalam-dalamnya, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Dasar negara Indonesia hendaknya mencerminkan kepribadian Indonesia dengan sifat-sifat yang mutlak keindonesiaannya dan sekalian itu dapat pula mempersatukan seluruh bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, aliran, dan golongan penduduk. (Rahayu Minto, ?:37)

Dalam pidato tersebut, Ir. Soekarno juga mengemukakan dan mengusulkan lima prinsip atau asas yang sebaik-baiknya dijadikan dasar negara Indonesia Merdeka, yaitu:

  1. Kebangsaan Indonesia
  2. Internasionalisasi atau peri kemanusiaan
  3. Mufakat atau demokrasi
  4. Kesejahteraan
  5. Ketuhanan

Kata "Pancasila" muncul dalam pidato tersebut:

Dasar negara yang saya usulkan. Lima bilangannya. Inilah Panca Dharma? Bukan! Nama Panca Dharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedang kita membicarakan dasar. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya menamakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa (Muhammad Yamin) namanya Pancasila. Sila artinya asas atau dasar dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. (Minto, ibid.)

Rumusan Awal Pancasila: 22 Juni 1945
BPUPKI membentuk dua panitia kerja, yaitu Panitia Perancang UUD, yang berhasil menyusun RUUD RI, dan panitia lain yang kemudian dikenal sebagai Panitia 9. Panitia 9 terdiri dari 9 orang anggota dan menyusun Piagam Jakarta yang kemudian dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam naskah rancangan Mukadimah atau Pembukaan UUD 1945. Lima asas yang diajukan oleh Panitia 9 memiliki perbedaan dari sila-sila yang diajukan oleh Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945:

  1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
  3. Persatuan Indonesia.
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam Piagam Jakarta, sama sekali tidak terdapat kata "Pancasila".

Rumusan Awal Pancasila: 18 Agustus 1945
Setelah dua kali bersidang, BPUPKI dibubarkan. Pemerintah Pendudukan Bala Tentara Jepang kemudian membentuk PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Pada tanggal17 Agustus 1945, Proklamasi dibacakan oleh Ir. Soekarno, ditemani oleh Mohamad Hatta, di rumah Ir. Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Esok harinya, PPKI bersidang dan menetapkan beberapa keputusan, yaitu:

  1. Mensahkan dan menetapkan Pembukaan UUD 1945.
  2. Mensahkan dan menetapkan UUD 1945.
  3. Memilih dan mengangkat Ketua dan Wakil Ketua PPKI masing-masing menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
  4. Pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

Pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI memutuskan pembagian wilayah RI menjadi 8 provinsi di mana tiap provinsi dibagi lagi menjadi karesidenan-karesidenan. PPKI juga menetapkan pembentukan departemen-departemen pemerintah.

Di dalam naskah Pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustsu 1945, kelima asas yang kemudian dikenal sebagai "Pancasila" dimasukkan seluruhnya ke dalam alinea IV dengan urutan yang sama dengan yang dikenal selanjutnya.

Rumusan Awal Pancasila: Konsitutusi RIS 1949
Setelah KMB ditandatangani oleh pihak RI dan Belanda di Den Haag, RI menjadi bagian dari sebuah negara lebih besar yang bernama RIS atau Republik Indonesia Serikat. RIS memiliki konstitusi sendiri yang disusun di kota Scheveningen. Konstitusi ini terdiri dari 96 pasal dan mulai berlaku sejak 27 Desember 1949. Kelima asas yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 milik RI juga tercantum dalam Mukadimah Konstitusi RIS 1949, juga di Alinea IV, namun dengan rumusan yang lebih singkat dan tetap tanpa kata "Pancasila":

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
  2. Peri Kemanusiaan
  3. Kebangsaan
  4. Kerakyatan
  5. Keadilan Sosial

Rumusan Awal Pancasila: UUD 1950
Pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS secara resmi dibubarkan setelah Presiden Soekarno mengumumkan berdirinya NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Sebuah panitia yang diketuai oleh Prof. Mr. Dr. Soepomo menyusun UUDS RI 1950 yang terdiri dari 147 pasal. Kelima asas Pancasila tetap tercantum dalam UUDS 1950 dengan urutan dan redaksional sama dengan yang tercantum dalam konstitusi RIS 1949.

Rumusan Awal Pancasila: Dekrit Presiden 1959
Setelah kembali menjadi negara kesatuan, Republik Indonesia melaksanakan pemilihan umum pada tahun 1955. Dari hasil pemilihan umum tersebut, terbentuk sebuah badan tinggi negara yang bernama Konstituante. Salah satu tugas Konstituante adalah membentuk UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950. Tugas ini tidak berhasil dilaksanakan sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 1959. Salah satu ketetapan Dekrit Presiden tersebut adalah pemberlakukan kembali UUD 1945. Kelima asas Pancasila tetap tercantum dalam alinea IV.

Pancasila Selama Orde Baru
Selama masa pemerintahan Orde Baru, sikap pemerintah terhadap Pancasila ambigu. Pada tahun 1970, pemerintah Orde Baru melalui Kopkamtib melarang peringatan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila (Asvi Warman Adam, 2009:26). Walaupun demikian, dalam perkembangan selanjutnya pemerintah Orde Baru justru mengembangkan Pancasila dengan memperkenalkan Eka Prasetya Panca Karsa, yang menjadi materi dalam penataran P4 yang sifatnya wajib bagi semua instansi, baik pemerintah maupun swasta.

Sejak masa pemerintahan Orde Baru, sejarah tentang rumusan-rumusan awal Pancasila didasarkan pada penelusuran sejarah oleh Nugroho Notosusanto melalui buku Naskah Proklamasi jang Otentik dan Rumusan Pancasila jang Otentik (Pusat Sejarah ABRI, Departemen Pertahanan-Keamanan, 1971). Adam (2009:27) mengungkapkan, Nugroho menyatakan ada empat rumusan Pancasila, yaitu rumusan yang disampaikan oleh Mohammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, rumusan yang disampaikan oleh Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, rumusan yang diajukan oleh Panitia 9 yang diajukan pada tanggal 22 Juni 1945, dan rumusan yang termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Nugroho meyakini bahwa rumusan Pancasila adalah rumusan yang termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945.

AB Kusuma (via Adam, 2009:28) melalui sebuah makalah bertajuk Menelusuri Dokumen Historis Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan mengungkapkan bahwa berdasarkan nota yang ditemukan kembali padatahun 1989, tidak benar bahwa Mohamad Yamin yang pertama kali mengungkapkan tentang rumusan dasar negara. Kusuma mengakui bahwa Ir. Soekarno-lah yang menjadi penggali Pancasila. Panitia Lima yang diketuai Mohammad Hatta juga mengakui Ir. Soekarno sebagai orang yang pertama kali berpidato tentang Pancasila.

Hari lahir Pancasila yang sebenarnya hingga kini masih belum disepakati oleh para sejarawan walaupun secara resmi pemerintah RI memperingati tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Namun, peringatan-peringatan resmi kenegaraan yang diadakan sejak Reformasi 1998 belum memiliki dasar hukum yang kuat karena belum ada Keppres atau Ketetepan Presiden yang mengatur penetapan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila.***

Serat Jagat, pembaca sejarah

Daftar bacaan:
Adam, Asvi Warman, 2009. Membongkar manipulasi sejarah: kontroversi pelaku dan peristiwa. Jakarta. Grasindo.
Harian Pelita. Hari lahir Pancasila 18 Agustus sebagai jalan tengah. Tersedia di http://www.pelita.or.id/baca.php?id=96594. Diunduh pada 24 Mei 2011.
Rahayu, Minto. Th ?. Pendidikan kewarganegaraan: perjuangan menghidupi jati diri bangasa. Grasindo, Jakarta. Grasindo.


Sumber-sumber internet yang terkait dengan Pancasila:
1. Pusat Studi Pancasila Fakultas Filsafat UGM Yogyakarta
2. Pancasila Wikipedia

6:02 AM | Posted in , | Read More »

Bantu PDS HB Jassin, XL Gelar Program SMS Donasi

JAKARTA -- PT XL Axiata Tbk (EXCEL) menggelar SMS Donasi Sastra untuk mendukung pengelelolaan Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Jassin. Bukan hanya itu, XL juga bekerja sama dengan komunitas Koin Sastra untuk menyelenggarakan aksi klipping massal untuk mendukung pelestarian koleksi PDS HB Jassin.

GM Sales Jabodetabek XL Haryo Wibowo mengatakan, SMS Donasi Sastra ini untuk mempermudah masyarakat mendukung PDS HB Jassin. "Saat ini adalah momentum yang sangat tepat bagi semua masyarakat untuk kembali bersatu pedulu kepada kekayaan nusantara," katanya dalam rilis yang diterima KONTAN, Senin (23/5).

SMS Donasi Sastra ini dilakukan dengan cara mengirimkan pesan pendek ke nomor 2000 atau 5000. Untuk tujuan ke 2000, pulsa pelanggan akan terpotong sebesar Rp 2.200 sudah termasuk PPN 10%. Sementara untuk yang 5000, pulsa akan terpotong Rp 5.500 sudah termasuk PPN.

Haryo mengatakan, hasil penggalangan donasi ini akan diserakan ke PDS HB Jasin atas nama pelanggan XL. Program ini akan dibuka mulai 22 Mei hingga 30 Juni 2011 mendatang.

Asal tahu saja, PDS HB Jassin merupakan salah atau rujukan sejarah sastra Indonesia yang didirikan sastrawan HB Jassin. Lembaga ini memiliki koleksi puluhan ribu dokumen sejarah sastra. Namun, nasib lembaga ini terancam akibat kesulitan keuangan.***

Sumber artikel & foto: Kontanonline.com, Senin, 23 Mei 2011

8:52 PM | Posted in , | Read More »

Perayaan Dua Dekade Ruth Sahanaya

Dalam sejarah musik Indonesia, Ruth Sahanaya telah memiliki tempat tersendiri. Selain sukses di industri rekaman, wanita yang akrab disapa Uthe ini juga gemilang di berbagai perlombaan bertaraf internasional. Di dunia internasional, Uthe telah menorehkan tinta emas bagi Indonesia.

Di ajang Midnight Sun Song Festival, Finlandia 1992, Ruth Sahanaya meraih gelar “Grand Prix Winner”. Dia juga penyanyi Indonesia yang diundang oleh Mario Frangoulis (penyanyi tenor Yunani) sebagai penyanyi tamu dalam dua kali konser Mario -5 dan 6 Oktober 2002- di Herrod Atticus, Acropolis, Athena (Yunani). Dalam pertunjukan itu, Uthe berduet dengan Mario untuk lagu slow Naturaleza Muerta.

Setelah lebih dari dua dekade berkarya, Uthe akan menyelenggarakan konser musik bekerja sama dengan Original Production, di Esplanade Concert Hall, Singapura, tepatnya pada 10 Juni 2011 mendatang. Belum lama ini, Uthe mengadakan konferensi dengan rekan-rekan wartawan di kawasan Radio Dalam, Jakarta Selatan. Berikut petikan wawancaranya dengan Raya Simarmata dari Koran Sindo.

Jelang konser yang diadakan 10 Juni mendatang, apa yang Mbak Uthe rasakan?

Uthe: Puji Tuhan, saya senang sekali. Saya sangat bangga bisa tampil di sana.Apalagi, tidak sembarangan orang bisa tampil di lokasi konser itu.

Ada tidak perbedaan yang dirasakan konser di Singapura nanti dengan konser di Indonesia kemarin, apakah lebih comfortable?

Uthe: Apakah merasa lebih comfort, saya memang selalu comfort dalam hal penampilan. Jadi kalau nggak comfortable, bagaimana saya bisa menghibur mereka yang ada di sana. Tapi lebih ke rasa excited-nya, apalagi ini konser pertama saya di Singapura.Tentu saja ini merupakan kebanggaan tersendiri. Saya juga bersyukur dengan Original Production selaku promotor konser. Kita tahu, biasanya Original Production membawa artis-artis luar dan sekarang luar biasa sekali bisa membawa penyanyi dari negeri sendiri. Ini sekaligus merupakan kesempatan promosi untuk Indonesia dan memperlihatkan kepada dunia luar bahwa Indonesia juga memiliki sesuatu yang membanggakan. Itu juga yang membuat saya senang karena bisa membawa nama Indonesia ke luar negeri.

Lantas, apa saja persiapan yang sudah dilakukan untuk konser ini?
Uthe: Yang pertama, menjaga kesehatan dan stamina. Tapi tentu saja, memulai lagi dengan melakukan gym. Untuk kesehatan, saya adalah orang yang tahu soal diri saya pribadi. Maka itu, saya harus menjaga badan dengan cara minum vitamin dan sering latihan. Secara efektif saya juga akan melakukan latihan secara continue. Dimulai pada Senin (23/5) akan terus latihan hingga jelang hari H-nya. Apalagi, di sana saya membawa nama Indonesia, jadi harus memberikan yang terbaik.

Bagaimana dengan perawatan kecantikan?

Uthe: Perawatan itu perlu ya, apalagi saya ini publik figur. Tapi walaupun tanpa konser, saya memang tipe wanita yang tetap menjaga kecantikan. Misalnya dengan minum jamu, luluran, ke salon kecantikan untuk facial, maupun minum minuman jus atau herbal.

Berapa jumlah lagu yang akan dinyanyikan dalam konser tersebut?
Uthe: Saat konser nanti, saya akan menyanyikan lagu-lagu yang diambil dari 15 album saya.Kurang lebih 30 lagu, namun dikemas semenarik mungkin, salah satunya seperti di-medley. Selain yang ada di album, untuk memuaskan penggemar yang ada di sana, saya juga akan menyanyikan lagu Barat. Sebab, orang di sana mayoritas kan berbahasa Inggris. Lagunya milik grup musik ABBA, lagu itu juga masuk dalam kemasan medley.

Di konser nanti, Mbak Uthe sendiri akan di-back up oleh band pengiring siapa dan bagaimana persiapannya sejauh ini?
Uthe: Saya akan di-back up band pengiring dari Jakarta, yakni di bawah pimpinan Music Director Edwin Saladin. Sejauh ini persiapannya sudah mencapai 90%. Jadi, format aransemennya tinggal finishing touch saja.Kebetulan,lagu-lagu yang dibawakan nanti adalah lagu yang pernah hit sebelumnya.

Untuk konser nanti, apakah Mbak Uthe akan mengajak artis Singapura atau artis Indonesia untuk berkolaborasi?

Uthe: Seperti yang saya katakan, konser ini kan berhubungan dengan 25 tahun saya berkarya. Jadi, tentu saja saya ingin lebih fokus mengajak para penggemar untuk bernostalgia dengan lagu-lagu saya. Jadi, tidak pakai bintang tamu (ucapnya seraya tertawa).

Seberapa besar keyakinan Mbak Uthe, acara konser di Singapura bisa sukses?
Uthe: Sebenarnya dengan saya yang sudah 25 tahun berkarya, saya yakin memiliki fans sendiri di sana.Itu sudah merupakan keyakinan tersendiri bagi saya bahwa konser di sana akan sukses.

Harapan untuk konser ini?

Uthe: Saya berharap, konser nanti akan menjadi kenangan manis untuk memajukan musik Indonesia dan membawa nama baik Indonesia khususnya.***


Sumber: Koran Sindo, Sabtu, 21 Mei 2011

8:45 PM | Posted in , | Read More »

Mengenal Sejarah Kedokteran Indonesia

Oleh Ni Luh Made Pertiwi F & Made Asdhiana

Kerangka tubuh manusia utuh dari kepala hingga kaki terpajang di lemari kaca. Ini bukan tulang-tulang koleksi pembunuh berdarah dingin yang sakit jiwa ataupun syuting film horor. Rangkaian tulang ini pun bukan dari plastik ataupun dari kayu, melainkan tulang asli. Anda bisa melihatnya langsung di salah satu ruang pamer di Museum Kebangkitan Nasional. Museum ini terletak di Jl Abdul Rachman Saleh 26, Senen, Jakarta Pusat.

Dulu, kerangka tubuh manusia tersebut digunakan sebagai alat peraga untuk proses belajar para pelajar STOVIA. Museum Kebangkitan Nasional memang awalnya adalah gedung STOVIA (School Tot Opleiding van Inlandsche Arsten) atau sekolah kedokteran untuk orang-orang bumiputera yang berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Karena itu, beberapa koleksi di museum tersebut adalah benda-benda peninggalan ilmu kedokteran pada masa kejayaan STOVIA.

Gedung ini dibangun tahun 1899 dan baru rampung pada tahun 1901. Namun, gedung ini baru resmi dipakai sebagai STOVIA di tahun 1902. Walaupun sejak mula didirikan, gedung ini memang dimaksudkan untuk sekolah kedokteran. Namun, sebelumnya adalah sekolah kedokteran khusus untuk orang Jawa. Sedangkan STOVIA sekolah kedokteran untuk bumi putera dari berbagai daerah, tidak hanya orang Jawa. Sejarah pembangunan STOVIA tidak bisa lepas dari wabah penyakit menular yang terjadi di Banyumas dan Purwokerto pada masa pemerintahan Hindia Belanda.

"Saat wabah terjadi, pengobatan tradisional saat itu tidak mampu mengatasinya. Secara medis, dokter Belanda terbatas. Karena itu muncul gagasan untuk membuat sekolah kedokteran. Semula kursus kedokteran dan berkembang menjadi sekolah kedokteran Jawa. Lama-lama terbuka untuk seluruh bumiputera yaitu STOVIA," ungkap Kepala Museum Kebangkitan Nasional, Edy Suwardi. Edy menceritakan saat itu, pemerintah kolonial mempertimbangkan tiga lokasi untuk mendirikan sekolah kedokteran.

"Ada alternatif yaitu Semarang, Surabaya, dan Batavia. Tapi pilihan jatuh ke Batavia. Rumah sakit militer sekarang RSPAD (Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat), tadinya dekat situ letak sekolah dokter Jawa," katanya.

Gedung Ex-STOVIA tersebut adalah tempat lahirnya organisasi pergerakan nasional pertama yaitu Budi Utomo. Budi Utomo berdiri pada 20 Mei 1908 di bawah pimpinan R. Soetomo.

Berdirinya Budi Utomo berdiri menjadi awal kemunculan organisasi-organisasi lain seperti Serekat Dagang Islam, Indische Vereenignig, Indische Partij, dan Muhammadiyah. Budi Utomo dipandang sebagai tonggak timbulnya kebangkitan nasional yang pertama di Indonesia. Kebangkitan yang diawali oleh pemuda-pemuda yang dipertemukan oleh nasib yang sama, belajar ilmu kedokteran.

Masih dalam suasana perayaan hari Kebangkitan Nasional, Anda dapat berkunjung ke Museum Kebangkitan Nasional untuk melihat pameran temporer. Pameran temporer yang berlangsung pada 20-26 Mei 2011 tersebut mengangkat tema mengenai organisasi Syarikat Islam.

Jangan lupa mampir ke ruangan kelas tempat para pelajar berdiskusi dan belajar. Ruangan ini termasuk favorit para pengunjung karena adanya kerangka asli tubuh manusia. Ruangan menarik lainnya adalah ruangan Kartini. Kartini dipandang sebagai salah satu kebangkitan nasional karena perannya dalam memperjuangkan emasipasi wanita.

Beberapa koleksi menarik yang dimiliki museum tersebut adalah peralatan kedokteran yang dipakai pada masa kolonial Belanda. Salah satunya adalah alat bantu pernapasan. Ada pula beberapa foto menampilkan STOVIA pada masa kejayaannya. Foto lain memperlihatkan ritual berdoa sebelum memulai operasi kepala kambing untuk proses pembelajaran. Jika Anda mahasiswa kedokteran atau memang seorang dokter, museum ini cocok menjadi sarana penambah ilmu Anda. Ajak juga si kecil yang bercita-cita jadi dokter untuk semakin mengenal sejarah kedokteran di Indonesia.

Sumber artikel & foto: Kompas.com, Senin, 23 Mei 2011

8:20 PM | Posted in , | Read More »